MAKALAH PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Tugas               :           Individu

Mt. Kuliah       :           KS&KB

PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEMISKINAN

DI INDONESIA

Oleh:

GUSTINA

131005 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK)

YAYASAN PENDIDIKAN TAMALATEA (YPT)

MAKASSAR

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat. Adapun yang dimaksud penduduk Indonesia adalah orang-orang yang menetap di Indonesia. Berdasarkan publikasi dari Badan  Pusat Statistik (BPS), hasil sensus pada tahun 2000 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 202,9 juta jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk yang demikian banyaknya, Indonesia menduduki urutan  keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, tapi dari sisi lain juga bisa menjadi beban oleh negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar mempunyai dampak terhadap proses dan hasil usaha pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tersebut apabila mampu berperan sebagai tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan modal pembangunan yang besar dan akan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan dan keragaman alam serta budaya yang luar biasa. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk tinggi, yakni sekitar 1,98% per tahun. Indonesia merupakan negara dengan nomor urut keempat dalam besarnya jumlah penduduk setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut data statistik dari BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 225 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan bayi sebesar 1,49 % per tahun. Angka pertumbuhan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan bayi pada tahun 1970, yaitu sebesar 2,34%. Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, maka pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 3,5 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan jumlah seluruh penduduk di Singapura. Lonjakan penduduk yang sangat tinggi atau baby booming di Indonesia akan berdampak sangat luas, termasuk juga dampak bagi ekologi atau lingkungan hidup. Hal itu dapat mengganggu keseimbangan, bahkan merusak ekosistem yang ada. Dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,98% per tahun, penduduk Indonesia pada 45 – 50 tahun mendatang diperkirakan akan berlipat ganda yakni menjadi 480 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis, tentunya menyisakan penduduk miskin. Penduduk miskin mempunyai keterbatasan mengakses kebutuhan dasar yang tentunya berpengaruh pada tubuh yang lemah dan kesehatan secara keseluruhan, sehingga mereka tidak dapat mencari nafkah dengan baik, tentunya hal ini membawa konsekuensi pada kemiskinan yang lebih dalam dan panjang dari generasi ke generasi, biasa disebut lingkaran setan kemiskinan, atau kemiskinan struktural.

Banyak hal yang harus diperhatikan secara seksama oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya, dan masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang dialami hampir setiap daerah di Indonesia. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan upaya untuk mengendalikan kenaikan tersebut, maka kondisi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman berat bagi pertumbuhan kota. Seperti yang diungkapkan Malthus(2004:104) bahwa pertambahan penduduk kian hari kian memberikan tekanan yang berat, dan jika tidak tercegah maka mengakibatkan kesengsaraan dan kelaparan yang merajalela.

Hal tersebut ditakutkan semua kota mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu tinggi di khawatirkan akan membawa atau mengakibatkan kemiskinan yang tinggi. Malthus mengungkapkan (Sutikno, 2006:58) bahwa penduduk yang banyak akan menyebabkan terjadinya kemiskinan karena menurutnya pertumbuhan penduduk berkembang menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan berkembang menurut deret hitung. Sehingga laju pertumbuhan penduduk tidak akan terkejar oleh pertumbuhan makanan dan minuman. Melihat hal yang demikian maka pemerintah harus mengupayakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang dirasa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dapat dikatakan kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkannya hal tersebut terjadi. Faktor tersebut dapat dapat dari faktor internal yaitu dari diri seseorang itu sendiri atau dari faktor eksternal yaitu lingkungan, pendidikan, keluarga, masyarakat dll. Beberapa faktor penyebab kemiskinan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif. Kemiskinan jelas memberikan dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan, dan orang-orang yang berada dalam kemiskinan.

Masalah kemiskinan tersebut sulit untuk dihilangkan dari kehidupan manusia, sehingga memerlukan suatu upaya penanggulangan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Banyak sudut pandang orang tentang kemiskinan, mulai dari ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan dalam hal pendidikan, moral dan tingkah laku sesorang. Hal ini lah yang menyebabkan kemiskinan erat kaitannya dengan keterbelakangan seseorang. Tanpa disadari, masalah kemiskinan sangatlah mempengaruhi perekonomian suatu Negara. Sehingga membuat kondisi ekonomi dan social yang semakin parah dan memprihatinkan.

Banyak hal yang harus diperhatikan secara seksama oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya, dan masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang dialami hampir setiap daerah di Indonesia. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan upaya untuk mengendalikan kenaikan tersebut, maka kondisi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman berat bagi pertumbuhan kota. Seperti yang diungkapkan Malthus(2004:104) bahwa pertambahan penduduk kian hari kian memberikan tekanan yang berat, dan jika tidak tercegah maka mengakibatkan kesengsaraan dan kelaparan yang merajalela.

Hal tersebut ditakutkan semua kota mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu tinggi di khawatirkan akan membawa atau mengakibatkan kemiskinan yang tinggi. Malthus mengungkapkan (Sutikno, 2006:58) bahwa penduduk yang banyak akan menyebabkan terjadinya kemiskinan karena menurutnya pertumbuhan penduduk berkembang menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan berkembang menurut deret hitung. Sehingga laju pertumbuhan penduduk tidak akan terkejar oleh pertumbuhan makanan dan minuman. Melihat hal yang demikian maka pemerintah harus mengupayakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang dirasa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari kebodohan dimana sangat erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan dalam ekonomi dan kemakmuran. Meski kenyataannya ada anak-anak keluarga miskin yang memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi keterbelakangan untuk meraih kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan juga yang menimbulkan diskriminasi lantaran status sosial dan ekonomi yang rendah. Untuk memerangi kemiskinan tentu harus bekerja keras. Memerangi kebodohan tentu harus giat belajar, namun kenyataannya pendidikan kian sulit terjangkau kebanyakan rakyat disebabkan oleh biaya yang semakin mahal seiring berkembangnya zaman. Sulitnya juga orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menunjang kehidupan.

Disinilah pemerintah sangat diharapkan yaitu memainkan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam suatu negara, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Negara yang maju adalah Negara yang lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan makmur sehingga kemiskinan yang ada dapat diminimalisir, bahkan lebihnya dapat dihilangkan.

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah Ada, yaitu :

1.      Solusi yang dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk

2.      Konsep Kemiskinan

3.      Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan di Indonesia

C.    Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam makalah ini, yaitu:

1.      Mengetahui Solusi yang dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk

2.      Mengetahui Konsep Kemiskinan

3.      Mengetahui Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.    Pengertian Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana

1.      Pengertian Keluarga Sejahtera

a.       “Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram”. (Depdiknas, 2001:1011). 

b.      “Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. (BKKBN,1994:5)

c.       Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhikebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa,memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup.

Dalam  rencana pembangunan nasional memberikan petujuk bahwa pembangunan  keluarga sejahtera  diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana persmian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan ku kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian kelauarga .

2.      Pengertian Keluarga Berencana

Menurut World Health Organisation (WHO) expert committee 1997: keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan  jumlah anak dalam keluarga.

Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan  usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.

Secara umum keluarga berencana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal yang memang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi.

B.     Tujuan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana

1.      Tujuan Keluarga Sejahtera

Bertujuan untuk mengembangkan keluarga agar timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depanyang lebih baik merupakan salah satu pembentuk ketahanan keluarga dalam membangun  keluarga sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera Dalam PP No. 21 Th 1994, pasal 2: pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secaramenyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga.Tujuan :Mewujudkan keluarga kecil bahagia, dejahtera bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun dirisendiri dan lingkungannya.

2.      Tujuan Keluarga Berencana

Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekutan sosial ekonomi suatu keluarga  dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekutan sosial ekonomi suatu keluarga  dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan dari tujuan program KB adalah:

a.       Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu,anak, keluarga dan bangsa

b.      Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa

c.       Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

Tujuan KB berdasar RENSTRA 2005-2009 meliputi:

a.       Keluarga dengan anak ideal

b.      Keluarga sehat

c.       Keluarga berpendidikan

d.      Keluarga sejahtera

e.       Keluarga berketahanan

f.       Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya

g.       Penduduk tumbuh seimbang (PTS)

C.    Macam-macam Alat Kontrasepsi

Dalam pelaksanaan KB harus menggunakan alat kontrsepsi yang sudah dikenal diantaranya ialah:

1.      Pil, berupa tablet yang berisi progrestin yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.

2.       Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan kedalam tubuh. Cara kerjanya yaitu menghalangi ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi dan memekatkan lendir serlak sehingga memperlambat perjalanan sperma melalui canalis servikalis.

3.      Susuk KB, levermergostrel. Terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan dibawah kulit lengan bagian dalam kira-kira sampai 10 cm dari lipatan siku. Cara kerjanya sama dengan suntik.

4.      AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) terdiri atas lippiss loop(spiral) multi load terbuat dari plastik harus dililit dengan tembaga tipis cara kerjanya ialah membuat lemahnya daya sperma untuk membuahi sel telur wanita.

5.      Sterelisasi (Vasektomi/ tubektomi) yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk kedalam rongga rahim. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.

6.      Alat-alat konrasepsi lainnya adalah kondom, diafragma, tablet vagmat, dan tiisu yang dimasukkan kedalam vagina. Disamping itu ada cara kontrasepsi yang bersifat tradisional seperti jamuan, urut dsb.

BAB III

PEMBAHASAN

A.    Penanggulangan dampak kepadatan penduduk

Penduduk artinya dikonotasikan sebagai orang yang mendiami suatu tempat, kampung, wilayah atau negeri, dan merupakaj aset pembangunan atau sering disebut Sumber Daya Manusia (SDM)

Penambahan Penduduk yang cepat menyebabkan tingkat kepadatan penduduk menjadi tinggi. Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan jumlah penduduk di suatu daerah dengan luas daerah yang ditempati. Kepadatan penduduk ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup manusia.

 Indonesia selain mempunyai wilayah yang luas, juga mempunyai jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk ini adalah masalah yang serius bagi negara, sebagai contoh, pulau jawa yang luas nya hanya 7% dari luas Indonesia telah di huni sekitar 60% penduduk Indonesia, kondisi ini mengakibatkan pulau Jawa terlalu berlebihan penduduk dibandingkan pulau-pulau lain. Dampak Negatif dari pertambahan penduduk antara lain :

1.        Persaingan Lapangan Pekerjaan

2.        Persaingan Untuk Mendapatkan Pemukiman

3.        Meningkatnya Jumlah Kemiskinan

4.        Rendahnya Kesempatan Pendidikan

Dampak Positif dari pertambahan penduduk antara lain:

1.        Berlimpahnya Sumber Daya Manusia

2.        Dapat Meningkatkan Produksi

3.        Meningkatkan solidaritas antar Bangsa

4.        Kesempatan Berwirausaha menjadi lebih besar

Segala sesuatu pasti ada pokok permasalahan yang harus dipecahkan, baik secara bersama atau individual. Dalam hal ini untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk sangatlah dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Adapun hal-hal yang perlu untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk adalah:

1.      Menggalakan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan massak, sehingga aakan mengurangi jumlah angka kelahiran.

2.      Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi

3.      Penambahan dan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.

4.      Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.

5.      Mengurangi kepadatan penduduk dengan progran transmigrasi. Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

B.     Konsep Kemiskinan

1.      Pengertian kemiskinan

Dalam arti properkemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi faceatau multidimensional. Chambers (dalam Nasikun) Mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a.       Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja

b.      Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan

c.       Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar

d.      Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (artificial).

a.       Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

b.      Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

2.      Penyebab Kemiskinan

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a.       Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan(induced of policy) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

b.      Socio-economic dualism: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

c.       Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.

d.      Recources management and the environment: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

e.       Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

f.       The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.

g.      Cultural and ethnic factors: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

h.      Explotative intermediation: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).

i.        Internal political fragmentation and civil stratfe: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

j.        International processes: bekerjanya sistemsistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan  disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:

a.       Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

b.      Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).

c.       Physical assets:minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.

d.      Financial assets:berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.

e.       Social assets:berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining positiondalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

3.      Kemiskinan dalam Dimensi Kesehatan

Banyak data dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa kemiskinan sangat berhubungan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosial akan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi atau kemampuan untuk menangkis penyakit, sehingga tidak mengherankan apabila di lingkungan mereka tingkat kematian bayi tinggi. Berbagai macam penyakit mengancam mereka, seperti: malaria, tuberkulosis, penyakit mata, kwasioskor, dan lainnya sebagai akibat lemahnya daya resistensi. Hal ini menyebabkan usia harapan hidup mereka pendek dan tingkat kematian mereka tinggi.

Dari Skema 2 dapat diketahui bahwa apabila pembangunan kesehatan dan gizi berhasil, maka status kesehatan dan status gizi akan meningkat yang kemudian berakibat pada peningkatan kondisi fisik, mental, dan kecerdasan, sehingga outputdan  partisipasi lebih baik yang ditunjukkan dengan rendahnya absensi kerja dan sekolah. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan, sehingga pendapatan individu, masyarakat, dan negara meningkat. Pendapatan ini menjadi salah satu sumber daya pembangunan kesehatan dan gizi. Tentu saja sebaliknya, hal tersebut tidak akan terjadi jika pembangunan kesehatan dan gizi tidak berhasil.

Dalam hal kesehatan, ketika berhadapan

dengan kemiskinan seperti yang terjadi pada masa

krisis ekonomi, reaksi masyarakat bermacammacam, seperti: orang miskin cenderung menghindari fasilitas rawat jalan, menunda pelayanan RS, menghindari penggunaan jasa spesialis yang mahal, cenderung memperpendek rawat inap, membeli separo atau bahkan sepertiga obat yang diresepkan sehingga tidak menjalani pengobatan total, mencari pengobatan lokal yang kadang-kadang dapat menimbulkan efek berbahaya, para ibu cenderung melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang memperbesa risiko persalinan, penyakit menjadi kronis karena menghindari pengobatan yang mahal. Pasien gagal ginjal cenderung menunda, membatalkan atau dibatalkan dari pengobatan, pasien cenderung mengobati sendiri yang berakibat terjadi komplikasi, tingkat pengguguran kandungan meningkat karena biaya dan implikasi sosial ekonomi, pasien menolak atau menunda prosedur operasi karena ketiadaan biaya.

C.    Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan di Indonesia

1.      Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan

Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:

a.       Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.

b.      Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.

2.      Perluasan Kesempatan Masyarakat Miskin atas Pendidikan

Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

a.       Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.

b.      Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.

c.       Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.

3.      Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan

Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

a.         Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas

b.      Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.

c.       Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.

d.      Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.

4.      Perluasan Kesempatan Berusaha

Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:

a.       Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin.

b.      Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani.

c.        Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.

d.      Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.

e.      Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

a.       Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

b.      Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

c.       Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia :

Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.

Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.

BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Penanggulangan dampak kepadatan penduduk

a.       Menggalakan program Keluarga Berencana (KB)

b.      Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi

c.       Penambahan dan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki

d.      Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan.

e.       Mengurangi kepadatan penduduk dengan progran transmigrasi.

2.      Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

3.      Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan di Indonesia

a.       Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan.

b.      Perluasan Kesempatan Masyarakat Miskin atas Pendidikan

c.       Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan

d.      Perluasan Kesempatan Berusaha

B.     Saran

Agar masyarakat dapat mendukung program kerja Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana agar masalah kepadatan penduduk bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. http://xa.yimg.com diakses 19 Maret 2016

Hardini, Diah Ayu. HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN PENDUDUK, KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2001-2008. Diss. Universitas Negeri Semarang. 2011. Diakses 19 Maret 2016

Dian, Lianita. 2015. Makalah Kemiskinan. http://lianitadianstory.blogspot.co.id diakses 19 Maret 2016

Laka, Beatus Mendelson. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pembangunan Bidang Kemiskinan dan Kesejahteraan. http://badriasri.blogspot.co.id diakses 19 Maret 2016

Anggraini, E dkk. 2013. Makalah Pendidikan Keluarga Sejahtera Pengertian, Tujuan Dan Tingkatan Keluarga Sejahtera. http://verlynelson31.blogspot.co.id/ diakses 21 Maret 2016

Zahra, Annisa dkk. 2014. Makalah Program Keluarga Berencana (KB)  Perekonomian Indonesia. http://zahraran.blogspot.co.id diakses 21 Maret 2016

Habibah, W.H dkk. 2012. Keluarga Berencana Dalam Pandangan Agama Islam. http://windahidayatulhabibah.blogspot.co.id diakses 21 Maret 2016